Ajukan Banding ke KPPU Soal Monopoli, Ini Pembelaan Google
.jpg/800 "Ajukan Banding ke KPPU Soal Monopoli, Ini Pembelaan Google")
Uzone.id — Google secara resmi mengajukan banding atas denda senilai Rp202,5 miliar yang ditetapkan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) karena disebut telah melakukan monopoli pada sistem Google Pay Billing.
Dalam blog resmi yang dibagikan perusahaan, Brandon LeBlanc Director of APAC Defense, Regulatory Affairs menjelaskan beberapa poin yang menjadi alasan kuat perusahaan mengajukan banding.“Putusan KPPU baru-baru ini mengandung banyak ketidakakuratan faktual tentang Google Play dan operasinya dalam ekosistem. Meskipun kami tetap berkomitmen pada keterlibatan yang konstruktif dengan regulator Indonesia, kami ingin memastikan fakta tentang bagaimana layanan kami beroperasi sebenarnya dipahami dengan benar,” kata Brandon.
Ia melanjutkan, “Itulah sebabnya kami dengan hormat mengajukan banding atas putusan tersebut, yang didasarkan pada kesalahpahaman mendasar tentang ekonomi aplikasi dan cara kerja bisnis kami.”
Poin pertama mengapa Google mengajukan banding adalah karena Android adalah sebuah sistem terbuka dan Google Play Store bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan aplikasi.
Brandon menyoroti bahwa pengguna tetap bisa mendapatkan aplikasi dari pihak ketiga dan unduhan langsung dari situs web pengembang. Putusan KPPU tersebut dinilai mengabaikan pilihan lain yang tersedia dan menganggap Google Play Store sebagai satu-satunya opsi yang ada.
“Putusan ini memperlakukan Google Play sebagai satu-satunya cara bagi masyarakat Indonesia untuk menemukan dan mengakses aplikasi. Hal ini mengabaikan banyak pilihan lain yang tersedia bagi konsumen di seluruh ekosistem seluler,” katanya.
Selain itu, Google juga menyanggah putusan KPPU soal sistem billing Google pada Developer yang dianggap tidak adil karena akan berdampak pada pengurangan pendapatan pengembang.
Brandon mengatakan bahwa Google Play mendukung ekosistem aplikasi yang sehat dan kompetitif di Indonesia. Ia pun menyebut bahwa KPPU menilai bahwa pengenaan biaya layanan untuk mendukung ekosistem tersebut adalah hal wajar.
Mulai dari dukungan berbagai layanan Google Play, termasuk keamanan, distribusi aplikasi, alat pengembang, dan sistem pembayaran yang aman, konsisten dan terjamin.
“Namun, KPPU gagal mempertimbangkan persaingan yang kuat seputar biaya layanan – yang terus kami turunkan. Di Indonesia, bagi pengembang yang menjual konten digital di aplikasi mereka, sebagian besar memenuhi syarat untuk biaya layanan sebesar 15 persen atau kurang. Model bisnis kami mendorong inovasi dan investasi berkelanjutan di platform, menyelaraskan kesuksesan kami dengan para pengembang Play Store,” katanya.
Soal program penagihan pilihan pengguna (user choice billing (UCB) bagi seluruh developer, Google telah memberikan sistem yang memungkinkan developer menggunakan sistem pembayaran sendiri dan memperluas metode pembayaran yang tersedia.
Soal program yang harus diberikan pada seluruh developer, Google menyebut pihaknya telah berkomitmen untuk memperluas program UCB ke pengembang gim di Indonesia.
“Selain itu, program percontohan UCB telah menawarkan pengurangan biaya layanan 4% untuk transaksi yang dilakukan menggunakan sistem pembayaran alternatif. Ini menunjukkan komitmen kami terhadap pilihan dan fleksibilitas,” katanya.
Selain alasan diatas, Google juga akan menyampaikan sejumlah keberatan soal keputusan KPPU, salah satunya soal kekeliruan faktual, masalah prosedural, serta ketidakcukupan standar bukti yang diajukan.
“Kami memiliki keyakinan penuh terhadap posisi kami dan menantikan kesempatan untuk memberikan argumentasi kami selama proses hukum yang berjalan,” ujar Brandon dalam keterangannya.
Related Article