Bjorka Beraksi Lagi, Diduga Bocorkan NPWP dan NIK Jokowi, Gibran dkk
Uzone.id - Pengamat cyber security, Teguh Aprianto kembali mengungkapkan bahwa sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta di Breachforum. Pelaku yang membocorkan ini diduga masih oknum sama yang bikin sempat bikin Indonesia geger, yakni Bjorka.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," cuit Teguh di akun X @secgon miliknya pada hari ini, Rabu (18/9).Ia melanjutkan, "NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku."
Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll.
— Teguh Aprianto (@secgron) September 18, 2024
NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku. pic.twitter.com/orS87za2AJ
Selain NPWP, Teguh juga memperlihatkan informasi sensitif lainnya yang bocor, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan email.
Tidak hanya masyarakat biasa, dalam postingan terbarunya, Teguh juga menyebutkan bahwa data NPWP milik sejumlah pejabat tinggi negara juga termasuk dalam kebocoran ini.
Bahkan, orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga terkena imbasnya. Tidak hanya itu, putranya Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, Menteri Komunikasi dan informatika, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa menteri lainnya juga disebutkan terkena dampak kebocoran data ini.
Hingga tulisan ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai kabar ini.
Bjorka sendiri sempat booming namanya berkat aksi 'heroik'nya yang kerap membuktikan bahwa sistem keamanan siber di Indonesia begitu buruk. Ia beberapa kali membocorkan beberapa data penting dari berbagai instansi pemerintah, seperti BPJS, Polri, KPU, hingga perusahaan Pertamina.