Chappy Hakim Janji Mundur Jika Freeport Rugikan Negara

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim mengklaim perusahaanya telah menjalankan usaha secara adil. 

Hal tersebut dikatakannya untuk membantah tudingan masyarakat yang menyebut operasional Freeport merugikan Indonesia.

Chappy bahkan menegaskan dirinya akan menjadi orang yang pertama mundur apabila PT Freeport Indonesia terbukti berlaku curang. "Kalau sampai ada praktek kami tidak fair, bawa datanya ke kami, saya yang akan mundur," kata Chappy saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Jumat (27/1).

Chappy memahami banyak masyarakat awam yang curiga dengan operasional yang dilakukan Freeport di Papua. Dirinya juga mengakui adanya stigma buruk mengingat cap Freeport sering diasosiasikan sebagai neokolonialisme.

(Baca juga:  Divestasi Perusahaan Tambang Lewat Bursa Jadi Opsi Terakhir)

Chappy sendiri mengaku terkejut melihat tata kelola Freeport setelah dirinya masuk ke dalam sebagai Presiden Direktur. Dia mengatakan seluruh pekerjaan Freeport dilakukan dengan perencanaan serta pengawasan yang ketat dan matang. "Kami juga diaudit jadi risiko dapat diminimalisir," katanya.

Audit Freeport dapat dilakukan auditor independen maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena adanya saham Pemerintah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Chappy juga bercerita keputusan menjadi Presiden Direktur Freeport cukup unik lantaran dirinya sudah 11 tahun pensiun dari kedinasan di TNI Angkatan Udara. Namun di sisi lain hal ini merupakan amanat dan tantangan yang juga sangat besar.

"Saya tidak mengasumsikan diri saya akan sukses tapi paling tidak akan saya kerjakan," katanya.

(Baca juga:  Pemprov Papua Tagih Tunggakan Pajak Freeport Rp 3,4 Triliun)

Terakhir, Chappy memaparkan beberapa angka kontribusi finansial PT Freeport Indonesia kepada negara dari tahun 1992 hingga 2015 mencapai US$ 16,1 miliar. Angka tersebut terdiri dari pajak, royalti, dividen, serta bea lainnya.

Adapun manfaat tidak langsung yang diberikan Freeport pada rentang waktu yang sama mencapai US$ 32,5 miliar yang terdiri dari gaji karyawan, pembelian barang dalam negeri, pembangunan daerah, dan investasi lainnya.

Dari sisi produksi, Chappy memaparkan selama masa Kontrak Karya I yakni 1973 - 1991 mencapai 258 ribu ton komoditas tambang.

Sedangkan angka tersebut mengalami kenaikan sepanjang Kontrak Karya (KK) II atau 1991 hingga 2015 kemarin yakni mencapai 3,9 juta ton barang tambang.

"Untuk penciptaan lapangan kerja sudah ada 238 ribu di mana 128 ribu khusus di Papua dan sisanya di luar," katanya.

Chappy sendiri bergabung sebagai Presdir Freeport pada November 2016 lalu setelah jabatan tersebut kosong 10 bulan pasca ditinggal Maroef Sjamsoeddin. Sebelumnya, Chappy telah menjadi penasihat senior Freeport Indonesia sejak Agustus 2016.

(Baca juga: Pemprov Papua Minta 10 Persen Saham Freeport)

Setelah merampungkan karier di kemiliteran dengan pangkat Marsekal dan jabatan Kepala Staf Angkatan Udara dengan pangkat Marsekal, Chappy pernah menjabat Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Selain itu, angggota staf ahli di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan penasihat di Asosiasi Aircraft.