Tunjangan yang diberikan pada PNS yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan pangkat terendah IIIA adalah Rp 5.360.000 per bulan. 

Angka ini 2 kali lipat dari gaji pokok yang diterima oleh PNS dengan pangkat terendah dan sudah diatur dalam Perpres.

RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Dirjen Pajak.Para fresh graduate dengan golongan IIIA akan mendapatkan setidaknya Rp 7.810.000 per bulan. Angka yang cukup banyak untuk seorang fresh graduate.

Jika pangkatmu semakin naik hingga Eselon I, kamu bisa mendapatkan tunjangan kerja yang mencapai Rp 117,37 juta per bulannya.

Besarnya tunjangan ini tidak lepas dari risiko pekerjaan dalam Ditjen Pajak Kemenkeu yang memang berat dan perlu kredibilitas yang tinggi.

Sehingga, gaji yang besar ini menjadi salah satu cara pemerintah untuk mencegah PNS di lingkungan Ditjen Pajak agar tidak melakukan korupsi.

Kementerian Keuangan adalah salah satu dari instansi pemerintahan yangs selalu dibanjiri banyak peminat setiap tahunnya.

Hal ini tidak lepas dari tingginya tunjangan yang diberikan. Setiap fresh graduate dengan golongan terendah IIIA akan mendapatkan setidaknya Rp 2.570.000 per bulan.Jika dihitung, kamu akan mendapatkan take home pay sebesar Rp 5.020.000 per bulan.

Sudah cukup besar untuk seorang fresh graduate bukan? Sama halnya dengan Ditjen Pajak, tingginya tunjangan ini tidak lepas dari tingginya risiko pekerjaan di lingkungan Kemenkeu. 

Namun, kamu harus benar-benar tahan godaan dan jangan sampai korupsi, karena sekali kamu korupsi di lingkungan Kemenkeu, kamu akan langsung berhadapan dengan hukum pidana yang sangat tegas.

Peran penting BPK dalam mengawasi setiap penggunaan uang negara menjadi salah satu tantangan besar para pegawainya.

Untuk itu, tidak heran BPK menjadi salah satu instansi pemerintahan yang memberikan tunjangan besar. Hal ini pun dituangkan dalam Perpres Nomor 188 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan.

Tunjangan yang diberikan untuk golongan PNS pangkat terendah sebesar Rp 1,54 juta per bulan dan yang tertinggi hingga Rp 41,55 juta per bulan. Hal ini jelas akan membuatmu mendapatkan setidaknya Rp 4.990.000 per bulannya.

Tunjangan besar ini juga tidak lepas dari kewenangan BPK dalam memberikan assesment tiap lembaga pemerintahan apakah sehat atau tidak.

Jadi, kebayang 'kan risiko suap dan korupsi yang harus diterima oleh para pegawainya?

4 Pemprov DKI Jakarta

Para PNS di Pemprov dan Pemkot DKI Jakarta merupakan pegawai dinas daerah dengan tunjangan terbesar di Indonesia.

Hal ini pun diatur dalam Pergub DKI Nomor 193 Tahun 2015. Besarnya tunjangan pun hingga menjapai angka Rp 127 juta untuk golongan atas.Jumlah besaran take home pay PNS di lingkungan kerja DKI Jakarta pun sangat besar, seperti fresh graduate golongan di jabatan pelayanan bisa mencapai Rp. 9.592.000 per bulan.

Namun, para pejabat PNS di DKI Jakarta tidak bisa berleha-leha, mereka harus siap setiap saat karena pekerjaan di ibu kota akan selalu berat dan mendapat sorotan setiap saat. Jadi, sebanding deh dengan tunjangan yang diberikan.

Keluarnya putusan peningkatan jumlah tunjangan kesejahteraan bagi pegawai lingkungan Mahkamah Agung sepertinya meningkatkan peminat CPNS. Terbukti ditahun 2018 ini CPNS Mahkamah Agung membludak.

Namun, sepertinya hal ini wajar saja karena setidaknya para pegawai Mahkamah Agung akan mendapatkan take home pay sebesar Rp 4.774.000 per bulan untuk pegawai terendahnya. Hal ini tidak lepas dari tunjangan besar yang mencapai Rp 1,8 juta hingga Rp 2,3 juta per bulan.

Sedangkan, tunjangan tertinggi di MA mencapai angka Rp 32 juta per bulan. Cukup besar dan menggiurkan tentunya.

Kredibilitas Mahkamah Agung sebagai instansi hukum yang jujur dan bersih pun jadi salah satu alasan kenapa jumlah tunjangan pegawainya begitu besar.Baca Juga: Kebiasaan Belanja Online Milenial Dan Dilemma Akhir Bulan

Kamu sepertinya akan nyaman bekerja Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana tidak? Kamu sebagai seorang fresh graduate akan mendapatkan setidaknya tunjangan terendah sebesar Rp 2,21 juta per bulan. Sedangkan, untuk jabatan tertinggi akan menerima tunjangan sebesar Rp 27,57 juta.

Jika hal ini dijumlahkan dengan gaji pokok, maka kamu sebagai golongan IIIA akan mendapatkan take home pay sebesar Rp 4.660.000 per bulan.

Indonesia memang dikenal memiliki kekayaan alam yang beragam dan tidak terbatas. Sehingga, wajar saja jika Kementerian Energi dan SDM memberikan tunjangan yang besar untuk pegawainya. Belum lagi, dasar keilmuan yang susah juga menjadi pertimbangannya.

Kamu akan mendapatkan setidaknya tunjangan terendah sebesar Rp 1,96 juta per bulan dan tunjangan tetinggi yang mencapai Rp 26 juta per bulan.

Namun, jika kamu berhasil masuk dalam jajaran PNS Kementerian Energi dan SDM, kamu akan bisa mendapatkan take home pay sebesar Rp 4.410.000

Indonesia sedang darurat kasus korupsi. Banyak politisi dan pejabat besar yang tersandung kasus ini. Sehingga, kerja KPK menjadi sangat berat. Namun, jika kamu memang ingin berkontribusi langsung dalam pemberantasan korupsi, kamu akan mendapatkan tunjangan yang sepadan. 

Setidaknya, kamu akan mendapat tunjangan sebesar Rp 8 juta perbulan untuk tenaga fungsional dan Rp 4 juta perbulan untuk pegawai non-jabatan.

Jika dihitung dengan gaji pokok, maka kamu akan mendapatkan setidaknya Rp 6.450.000 per bulan sebagai pegawai PNS non-jabatan.

Tunjangan yang sangat besar sepertinya sangat wajar karena para pegawainya harus menjaga kredibilitas dalam urusan pemberantasan korupsi.

Nah, itu tadi pendapatan take home pay yang kamu akan terima jika masuk dalam jajaran PNS di instansi pemerintahan di Indonesia. 

Delapan instansi ini memang sering menjadi favorit para CPNS karena selain memberikan kesejahteraan yang layak, juga banyak memberikan kontribusi banyak bagi negara. Lalu, instansi mana nih yang jadi incaranmu dalam Tes CPNS kemarin?